Home / Berita / Menyoal Revisi UU Penyiaran

Menyoal Revisi UU Penyiaran

Menyoal Revisi UU PenyiaranUndang-Undang (UU) Penyiaran menjadi roh utama semua aktivitas penyiaran. Baik penyiaran komunitas maupun penyiaran komersial dipengaruhi UU Penyiaran.

Keberadaan UU No. 32/2002 tentang Penyiaran menjadi acuan utama tata kelola penyiaran di Indonesia. Sejak disahkannya UU tersebut pada 2002 lalu, beragam perdebatan mulai dari perdebatan keberadaan lembaga penyiaran hingga perdebatan kewenangan Pemerintah dalam sistem penyiaran Indonesia. Bahkan, implementasi yang belum jelas dari UU tersebut malah telah disambut dengan rencana revisi UU Penyiaran sejak tahun 2010 la

Menyikapi rencana revisi UU Penyiaran, para pegiat penyiaran komunitas mengadakan diskusi untuk membedah permasalahan dan berbagai kemungkinan perubahan substansi sistem penyiaran Indonesia. “Pengawalan” revisi UU Penyiaran ini dibicarakan bersama oleh Iman Abda (JRKI), Paulus W (Dewan Asistensi Setjend DPR RI), Antonius Birowo (Akademisi) dan beberapa pegiat radio komunitas dari beberapa Provinsi pada Jagongan Media Rakyat (JMR) 2012, termasuk Jaringan Radio Komunitas Lampung (JRKL).

Seluruh pembicara dan peserta sepakat bahwa membicarakan sistem penyiaran nasional tak hanya memperhatikan penyiaran radio komunitas. Semua sepakat bahwa membicarakan sistem penyiaran nasional berarti membicarakan teknis siaran, konten siaran, lembaga penyiaran dan pemirsa/pendengar.

Dari kesamaan pandang tersebut, seluruh peserta dan pembicara melihat bahwa rencana revisi UU Penyiaran telah mengarah pada rencana mengganti UU No. 32/2002 tentang Penyiaran dengan UU baru. Bahkan terkesan memaksakan penggunaan teknologi digital dalam sistem penyiaran nasional sementara banyak permasalahan dalam hal teknis dan non teknis yang mesti diselesaikan oleh Pemerintah dan lembaga penyiaran.

Peserta diskusi memandang bahwa proses digitalisasi penyiaran justru menjadi ancaman penyiaran komunitas. Mereka menilai bahwa digitalisasi penyiaran merupakan upaya melikuidasi penyiaran komunitas setelah upaya peminggiran penyiaran komunitas dalam UU No. 32/2002 tentang Penyiaran yang memberatkan dalam proses perizinan dan penggunaan frekuensi. Bahkan, peserta diskusi menilai bahwa ada baiknya lembaga penyiaran komunitas bersatu mengusulkan adanya pemisahan UU Penyiaran berdasarkan jenis lembaga penyiaran sehingga dimungkinkan adanya UU Penyiaran Komunitas. (Admin)

About wisnu ridho

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 + = 4