Home / Kliping / Pemberantasan Korupsi Merupakan Jihad Bersama

Pemberantasan Korupsi Merupakan Jihad Bersama

Pemberantasan Korupsi Merupakan Jihad BersamaBANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com — Kelompok Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mendeklarasikan ikrar toleransi nol terhadap korupsi, Kamis (16/5/2013) di Lampung.

Deklarasi ini dihadiri Ketua Pokja Pengendali PNPM dan juga Deputi Menko Kesra Sujana Royat, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Ketua Forum Peduli Memerangi Korupsi Bibit Samad Rianto, dan sejumlah fasilitator dan kader PNPM di Lampung.

Sujana mengatakan, komitmen tata kelola antikorupsi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri menjadi tekad bersama yang tidak lagi bisa ditawar-tawar.

“Ini menjadi tugas suci, jihad, bersama. Tidak ada lagi toleransi untuk korupsi. Jika (fasilitator dan pelaksana) tidak mampu, lebih baik mengundurkan diri,” ujar dia.

Ia mengatakan, pemerintah bertekad menekan kebocoran dana PNPM yang tahun lalu besarannya mencapai Rp 120 miliar atau 0,4 persen dari total Rp 10 triliun dari dana PNPM yang telah digulirkan.

“Jika dilihat dari angkanya, memang besar. Tetapi, persentasenya terbilang kecil. Namun, ke depan, seperti disampaikan Pak Presiden, itu (penyimpangan) mesti ditekan sampai nol. Sebab, ini (PNPM) adalah program andalan untuk meningkatkan keadilan di Indonesia,” ujar dia.

Sujana pun menegaskan komitmen pihaknya untuk menekan kebocoran itu. “Ini kita mulai dari dalam. Dimulai dari kami di atas, pejabat eselon I, kami mempersilakan KPK untuk memeriksa. Ini menjawab permintaan Pak Busyro (KPK),” tuturnya.

Bagi mereka yang terbukti menyelewengkan dana, pihaknya memberikan sanksi tegas. “Seperti di Maluku Utara, ada kasus korupsi berjemaah di sana. Kami stop dana PNPM selama tiga tahun,” ujarnya.

Dalam acara ini, Wakil Menhukham Denny Indrayana menekankan pentingnya gerakan sipil, yaitu pengawasan masyarakat untuk mencegah korupsi. “Masyarakat jangan mau dijadikan korban korupsi. Kita harus berani melawan,” ujar Bibit Slamet, mantan Wakil Ketua KPK.

Untuk itu, di dalam acara ini, dideklarasikan pula komitmen dukungan dari Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) dan paralegal di dalam mengawasi program dan penggunaan dana PNPM.

Editor :
Tjahja Gunawan Diredja
Sumber tulisan asli : kompas.com

About wisnu ridho

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

70 − 62 =